DPRA

Dari AcehPedia

Langsung ke: navigasi, cari

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga legislatif tingkat provinsi. Dari data Sekretariat DPRA, lembaga legislatif ini pertama kali terbentuk pada tahun 1945 atau setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. Dulunya bernama Komite Nasional Daerah (KND).

Letak Kantor DPRA berada di Jalan Daud Beureueh, Banda Aceh atau berbatasan dengan kantor Bulog Aceh serta Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Aceh. Kini gedung DPRA telah ditambah di belakang gedung paripurna dewan, dengan penambahan mushala serta bangunan untuk beberapa fraksi.

Bagi aktivis dan masyarakat Aceh, DPRA merupakan tempat mencurahkan asprirasi dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa yang dilakukan sering sekali membuat DPRA menjadi sentral bagi jurnalis guna meliput dan aparat kepolisian serta Satuan Polisi Pramong Praja dalam memantau serta mengamankan unjuk rasa.

Sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan disusul Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, DPRA yang dulunya bernama KND berubah nama menjadi DPR Provinsi pada tahun 1947 atau dua tahun setelah pembentukan KND. Pada saat pergantian nama tersebut, DPRA atau KND diketuai S.M.Amin, setelah sebelumnya diketuai pertama kali oleh Tuanku Mahmud.

Kemudian ketika pada saat itu Aceh masih sebagai Keresidenan hingga dijadikan provinsi oleh Wakil Perdana Menteri, sesuai PP nomor 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan  DPRD Aceh berdiri sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949 - 1950 dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab. Namun leburnya Provinsi Aceh pada tahun 1950 menyebabkan DPRA dibubarkan. DPRA lahir kembali setelah Provinsi Aceh lahir kembali sesuai UU nomor 24 Tahun 1956.

Struktur DPRA

Di dalam DPRA terdapat pengelompokkan 69 anggota DPRA berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum atau disebut Fraksi. Fraksi sendiri bukan merupakan kelengkapan DPRA, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPRA, yang bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak DPRA. Jumlah anggota Fraksi minimal lima anggota dewan dengan jumlah keseluruhan fraksi berjumlah delapan fraksi, yaitu fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PBB, Fraksi PBR, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi gabungan. Sementara fraksi gabungan merupakan gabungan anggota dewan yang tidak memiliki dan memperoleh kursi dalam pemilu, dan minimal anggota fraksi gabungan sebanyak lima orang.

Fraksi bertugas menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta mengatur urusan anggotanya. Selain itu juga bertugas meningkatkan kualitas, disiplin, daya guna, hasil guna serta efisiensi dan efektifitas anggotanya dalam setiap kegiatan DPRA.

Selain itu, di dalam DPRA juga terdapat komponen kelengkapan lainnya, yaitu Komisi. Komisi terbentuk pada awal masa jabatan pimpinan DPRA dan bersifat tetap. Jumlah komisi di DPRA berjumlah lima komisi, yaitu Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Komisi F bidang Keistimewaan Aceh.

Tugas komisi selain menyusun rencana kerja komisi pada setiap awal sidang serta melaporkan hasil kerja pada setiap triwulan dan akhir tahun sidang pada pimpinan DPRA, juga berhak melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan rancangan keputusan DPRA sesuai dengan tugas masing-masing komisi. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap penyelanggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Referensi

  • Data BPS Aceh dan Sekretariat DPRA
Navigasi
Kategori Utama
AcehPedia
Komunitas Lokal
Kotak peralatan
Share Tools